Rida menambahkan seluruh perangkat daerah telah memulai proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan. Saat ini sejumlah kegiatan memasuki tahapan mini kompetisi dan reviu Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), sementara kontrak pekerjaan fisik dijadwalkan mulai berjalan pada pekan kedua hingga pekan keempat Agustus 2026.
"Sejak penetapan anggaran, seluruh perangkat daerah langsung bergerak menyiapkan proses pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan kegiatan tidak mengalami keterlambatan," katanya.
Ia optimistis seluruh program yang didanai melalui tambahan TKD dapat diselesaikan tepat waktu. Percepatan realisasi anggaran dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi potensi bencana.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota segera mempercepat penyerapan tambahan TKD. Dari total alokasi sebesar Rp2,617 triliun untuk Sumatera Barat, realisasi hingga 17 Juli 2026 baru mencapai 7,8 persen.
"Infrastruktur menjadi sektor dengan alokasi terbesar, namun realisasinya masih rendah. Karena itu seluruh pemerintah daerah perlu mempercepat pelaksanaan kegiatan agar pemulihan pascabencana berjalan sesuai target," tegas Mahyeldi.
