CARAPANDANG - Ketua delegasi Myanmar untuk PBB menyerukan tekanan lebih besar guna menghentikan "kekejaman militer" yang dilakukan junta militer di tanah airnya, sebagai tanggapan atas kecaman ASEAN terhadap junta setelah pertemuan puncaknya pada awal bulan ini.

"Sejujurnya, ini masih belum memenuhi harapan kami," kata Dubes Kyaw Moe Tun dalam wawancara baru-baru ini dengan Kyodo News, merujuk pada pernyataan terbaru mengenai Myanmar oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara tersebut.

Kyaw Moe Tun ditunjuk sebagai Dubes Myanmar untuk badan dunia tersebut di New York sekitar tiga bulan sebelum militer mengambil alih kekuasaan di negara Asia Tenggara tersebut pada 1 Februari 2021.

Kyaw Moe Tun tetap menjabat meski ada upaya junta untuk memecatnya.

Naypyitaw memberitahu PBB tentang rencana untuk menggantikan dirinya setelah kudeta

Namun, selama dua tahun terakhir, Majelis Umum PBB mengizinkan Kyaw Moe Tun untuk terus menghadiri pertemuan atas nama negaranya sambil menunda keputusan apakah akan mengakreditasi perwakilan junta Myanmar.

Kyaw Moe Tun mengaku mewakili negara Asia Tenggara tersebut dalam konsultasi terusmenerus dengan kepemimpinan sipil bayangan, Pemerintah Persatuan Nasional.

“Kami berpikir bahwa negara-negara anggota ASEAN dapat mengambil tindakan yang kuat dan bersatu melawan militer… tetapi hal itu belum terjadi,” katanya dengan merujuk situasi kemanusiaan di negaranya.