CARAPANDANG - Penerimaan murid baru (SPMB) tak lagi sekadar proses administratif. Ia kini menjadi indikator krusial bagi keterbukaan sistem pendidikan nasional. Dalam rangka memastikan bahwa SPMB berjalan tanpa diskriminasi, adil, dan akuntabel, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memperkuat pengawasan, mitigasi risiko, dan mendorong sinergi antar-pemangku kepentingan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menekankan pentingnya sistem SPMB yang transparan. Menurutnya, tanpa evaluasi dan pengawasan aktif di setiap tahap—mulai dari pendaftaran hingga pengumuman hasil seleksi—risiko penyimpangan akan selalu ada.
“Kami ingin semua daerah belajar dari satu sama lain. Yang belum siap, harus didampingi. Jangan sampai proses ini justru menimbulkan persoalan baru dalam kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan,” tegas Abdul Mu’ti, dalam keterangan tertulis, Selasa (24/6/2025).
Sistem SPMB 2025 mengacu pada Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025. Namun implementasinya tidak selalu berjalan mulus di lapangan. Sejumlah isu seperti antrean token sejak subuh, dugaan pungli, hingga kesulitan akses informasi masih muncul dan berpotensi mencederai prinsip inklusivitas pendidikan.
