Untuk itu, Kemendikdasmen mengembangkan berbagai langkah mitigasi yang terukur, seperti: Sosialisasi Juknis lebih awal dengan kanal yang relevan dengan karakteristik lokal, Forum Pengawasan Bersama yang melibatkan dinas, UPT, dan lembaga independen, Investigasi lapangan untuk kasus kasuistik oleh inspektorat dan dinas terkait, dan Penindakan tegas atas dugaan kecurangan, mulai dari pembatalan seleksi hingga sanksi administratif.
Salah satu solusi konkret yang dikedepankan Kemendikdasmen adalah kemitraan aktif dengan sekolah swasta. Ketika daya tampung sekolah negeri terbatas, sekolah swasta harus diberi ruang dalam sistem SPMB.
“Kami mendorong Pemda mengintegrasikan sekolah swasta dalam pelaksanaan SPMB, dengan pengawasan yang sama ketatnya. Ini untuk menjamin hak pendidikan bagi semua anak,” ujar Dirjen PAUD Dikdasmen, Gogot Suharwoto.
Kemendikdasmen juga telah mengunci kuota daya tampung di sistem Dapodik, sehingga tidak mudah diubah tanpa verifikasi. Validasi data prestasi, domisili, afirmasi, dan mutasi kini dilakukan secara berlapis untuk meminimalisasi penyalahgunaan.
Dalam menjaga integritas proses, Kemendikdasmen tidak bekerja sendiri. Polri, KPK, Ombudsman RI, KPAI, Komisi Disabilitas Nasional, dan Kemendagri turut terlibat dalam pengawasan bersama. Ini menandakan bahwa SPMB bukan hanya isu pendidikan, tapi juga soal keadilan sosial dan tata kelola yang bersih.
