“Setiap laporan akan ditindak. Investigasi dilakukan secara cepat dan tuntas. Tidak ada toleransi untuk pungli atau manipulasi data,” tegas Gogot.
Kemendikdasmen juga aktif meluruskan informasi yang simpang siur. Misalnya, soal antrean token di Surabaya yang disebut terjadi sejak subuh, padahal sistem pendaftaran resmi baru dibuka saat jam kerja. Atau dugaan pungli di Bandung dan Tangerang yang setelah ditelusuri bersama Wamendikdasmen dan Ombudsman, ternyata tidak terbukti.
Langkah seperti ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menghindari kepanikan kolektif yang tidak perlu.
SPMB bukan sekadar proses masuk sekolah, melainkan gerbang awal menuju keadilan pendidikan. Ketika akses pendidikan dasar masih jadi persoalan, pengawasan yang kuat terhadap mekanisme penerimaan murid menjadi kunci untuk memutus rantai ketimpangan.
Dengan setengah dari daerah sudah melaksanakan SPMB dan sisanya akan menyusul hingga awal Juli, transparansi dan kesiapan daerah akan terus diuji. Kemendikdasmen memastikan bahwa semua pihak—sekolah, dinas, orang tua, dan murid—memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam menjaga integritas sistem ini. dilansir infopublik.id
