Sementara itu, Anggota DEN Satya Widya Yudha mengatakan kunjungan ke Sumbar bertujuan untuk membahas sejumlah agenda strategis di bidang energi. DEN, menurutnya, terus mendorong penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, PP Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, serta Perpres Nomor 73 Tahun 2023.
Salah satu agenda yang menjadi perhatian DEN adalah implementasi dan revisi RUED Sumbar. Satya menjelaskan, DEN memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah agar dokumen perencanaan energi daerah tersebut dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menentukan arah pembangunan dan kebutuhan energi di daerah.
“Penugasan kita mengerjakan itu. Karena itu sudah ditunggu oleh Presiden,” kata Satya.
Selain agenda perencanaan energi daerah, Satya juga menyampaikan bahwa DEN tengah mengkaji sejumlah agenda nasional, termasuk penataan kebijakan subsidi energi. Menurutnya, subsidi BBM, LPG, dan listrik perlu terus diarahkan agar semakin tepat sasaran dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
“Subsidi itu ada di beberapa komoditas, ada subsidi BBM, LPG dan listrik. Kuncinya ada di situ,” ujarnya.
Satya menambahkan, setiap kebijakan penyesuaian harga energi tetap perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat. Karena itu, dukungan atau bantalan fiskal diperlukan agar perubahan harga energi tidak menimbulkan beban yang terlalu besar bagi masyarakat ketika terjadi perubahan harga di pasar.
