CARAPANDANG – Kebijakan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud terkait pengadaan anggaran mobil dinas yang mencapai Rp 8,5 miliar diingatkan oleh Anggota Komisi II DPR RI.

Menurut Mardani, sebagai pemimpin itu harus melayani rakyat dan harus memiliki empati kepada rakyat.

"Menjadi pemimpin itu melayani. Leaders eat last," kata Mardani kepada wartawan, Jakarta, Jumat, 27 Februari 2026.

Menurutnya kebijakan anggaran mobil senilai Rp8,5 miliar untuk satu mobil sudah salah secara etika. Anggaran yang fantastik itu mencerminkan tidak berempati kepada rakyat.

"Bahkan mestinya yang paling akhir menikmatinya, mestinya punya empati. Secara logika dan etika angka Rp8,5 M untuk satu mobil itu salah," katanya.

Mobil dinas senilai Rp8,5 miliar ini disorot usai Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud megeklaim proses pengadaan sesuai aturan. Rudy Mas'ud bahkan tak segan menyebut nilai anggaran fantastis yang digelontorkan untuk mobil dinas itu guna menjaga muruah Kaltim.

Sementara itu, Sekda Kaltim Sri Wahyuni menyatakan rencana pengadaan telah melalui pertimbangan matang berdasarkan kebutuhan kedinasan dan efektivitas kerja kepala daerah.

Dia mengatakan kendaraan operasional tersebut ditujukan untuk menjangkau wilayah Kaltim yang punya karakteristik geografis ekstrem. Sri mengungkapkan mobil dinas gubernur harus bisa melalui medan berat di Kaltim.