Langkah penghentian sementara ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya mengungkapkan bahwa lebih dari 1.000 dapur MBG telah disuspensi sebagai bagian dari upaya pembenahan kualitas layanan.
Presiden menegaskan bahwa kebijakan ini bukan berarti menghentikan program, melainkan bagian dari proses evaluasi dan perbaikan menyeluruh.
"Dan yang kita lakukan sekarang adalah sertifikasi. Jadi kalau dapur kamu mau survive lebih dari berapa bulan, kamu harus lulus sertifikasi kebersihan, sertifikasi keamanan makanan, dicek airnya gimana, airnya aman, airnya dimasak seperti apa, kemudian omprengnya, semua itu ada kriterianya. Kalau gak beres ditutup," ujar Presiden Prabowo.
Sebelumnya, BGN juga menghentikan sementara 567 SPPG di Wilayah I (Sumatera) yang tidak memenuhi standar. Dari jumlah tersebut, 450 SPPG telah kembali beroperasi setelah memperbaiki standar operasional prosedur (SOP), sementara 117 SPPG lainnya masih menjalani proses evaluasi lanjutan.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN Harjito menjelaskan bahwa penghentian operasional merupakan instrumen penegakan standar yang dilakukan secara sistematis dan terukur.
"Penghentian operasional dilakukan berbasis indikator evaluasi yang ketat guna memastikan seluruh SPPG memenuhi standar mutu, keamanan pangan, serta prinsip tata kelola yang akuntabel," jelas Harjito.
