Berdasarkan data Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri, masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang memiliki PAD dibawah 20 persen sehingga masih sangat bergantung pada pemerintah pusat melalui transfer ke daerah dan dana desa. Sebagian lainnya, Daerah sudah lebih berkembang dan maju, namun ruang fiskal tetap saja belum memadai untuk akselerasi pembangunannya.
"Inilah yang menjadi tantangan bagi kita baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Mencari peluang dalam keterbatasan dan untuk melakukan evaluasi, strategi jitu untuk memastikan bahwa penyusunan program dan kegiatan dalam APBD agar tepat sasaran, efektif serta efisien," tegasnya.
Ia menyebutkan Pemerintah Daerah perlu melakukan terobosan dan inovasi serta kerjasama, baik antar pemerintah daerah maupun dengan pihak ketiga. Sehingga berbagai potensi yang terdapat di daerah mampu memberikan nilai tambah serta peningkatan bagi PAD.
"Disinilah ujian sekaligus pembuktian kemampuan Leadership dan Entrepreneurship (kewirausahaan) untuk menangkap peluang yang ada dalam kondisi keterbatasan ruang fiskal dan kewenangan yang diberikan," terang Mahyeldi.
