SUMBAR, CARAPANDANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Infrastruktur Pascabencana sebagai langkah strategis untuk menyempurnakan data kerusakan dan kebutuhan rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana yang belum terakomodir dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Sumbar.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Auditorium Gubernuran, Jumat malam (30/1/2026), dipimpin langsung Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dan dihadiri Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, para bupati dan wali kota se-Sumbar, pimpinan OPD provinsi dan kabupaten/kota, serta instansi vertikal terkait lainnya.
Gubernur Mahyeldi menegaskan dokumen R3P Sumbar telah selesai disusun dan sebelumnya telah diserahkan kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB. Namun demikian, rapat koordinasi ini menjadi forum penting untuk memastikan tidak ada data lapangan yang tertinggal.
“Rapat koordinasi ini kita laksanakan bukan untuk menyusun ulang R3P, tetapi untuk melakukan penyempurnaan dan pemutakhiran data jika masih ada kebutuhan daerah yang belum tercantum dalam dokumen yang telah diserahkan,” ujar Mahyeldi.
Ia menyebut, berdasarkan dokumen R3P yang telah disampaikan, kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumbar mencapai Rp18,9 triliun. Angka tersebut mencakup pemulihan infrastruktur, layanan dasar, serta penguatan ketangguhan daerah ke depan.
