“Oleh karena itu, melalui rakor ini kami meminta seluruh bupati dan wali kota menyampaikan kondisi daerah masing-masing secara terbuka, objektif, dan berbasis fakta lapangan. Jika ada yang tertinggal, akan kita susulkan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, yang secara konsisten memberikan dukungan terhadap percepatan pemulihan pascabencana di Sumbar.
“Dukungan Anggota DPR RI sangat strategis, terutama dalam mengawal penyempurnaan R3P serta memastikan kebutuhan riil daerah dapat terakomodir di tingkat pusat. Terima kasih Pak Andre,” ujarnya.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade menegaskan Sumbar merupakan salah satu provinsi tercepat dalam menyusun dan menyerahkan dokumen R3P kepada pemerintah pusat.
“R3P Sumbar sudah ditandatangani dan diserahkan lebih cepat dibanding provinsi lain. Ini menunjukkan keseriusan dan kerja cepat Pemerintah Provinsi Sumbar,” kata Andre.
Ia menambahkan, apabila masih terdapat data yang tertinggal atau belum tercantum dalam dokumen R3P, maka hal tersebut akan disusulkan dan dikawal melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
“Dana rehabilitasi dan rekonstruksi Sumbar sebesar Rp18,9 triliun saat ini sudah diajukan dan dalam proses di tingkat pusat. Kami akan terus mengawal agar kebutuhan daerah ini benar-benar terakomodir,” tegasnya.
