“Kita bersyukur sebahagian daerah sudah punya peraturan daerah (Perda) terkait dengan ketahanan bangunan. Sehingga pada saat gempa 6,9 SR kemarin tidak ada bangunan yang rusak. Agar lebih aman, diharapkan kedepan, seluruh kabupaten kota di Sumbar memiliki perda serupa,” tegasnya.

Mahyeldi mengungkapkan, saat ini terdapat bangunan shelter yang ada di Kota Padang dan daerah lain untuk dijadikan tempat evakuasi jika seandainya nanti terjadi gempa dan tsunami. Namun, dari segi jumlah tempat evakuasi ini perlu diperbanyak.

Karena itu tambah Mahyeldi, jika ada bangunan yang memenuhi persyaratan untuk mitigasi gempa, maka dapat dijadikan alternatif sebagai tempat evakuasi.

“Seperti bangunan masjid, sekolah dan pasar yang ada di lokasi keramaian. Bangunan ini dapat dibangun dengan memenuhi persyaratan tahan gempa. Pemerintah kabupaten kota harus lakukan sensus bangunan yang layak untuk jadikan sarana evakuasi vertikal,” terangnya.

Selain menyiapkan bangunan evakuasi, di saat yang sama juga siapkan akses untuk mempelancar penyelamatan melalui jalur evakuasi.

“Siapkan jalur evakuasi dengan menyiapkan papan petunjuk arah titik penyelamatan yang aman. Semuanya harus ditingkatkan lagi,” tambahnya.

Mengamati kondisi gempa magnitudo 6,9 lalu, menurut Mahyeldi masyarakat sudah memahami dalam melakukan upaya penyelamatan saat terjadi gempa. Buktinya saat keluar rumah, masyarakat tidak banyak menggunakan kendaraan dan lebih memilih berjalan menuju jalur evakuasi.