Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu satu bulan kepada BGN untuk menyelesaikan proses evaluasi dan penyusunan skema baru tersebut.
Agustina menegaskan efisiensi anggaran yang dihasilkan akan dialihkan ke daerah-daerah yang membutuhkan, terutama wilayah dengan angka stunting tinggi.
"Nanti harapan kami seefisien mungkin. Tapi efisiennya itu memang benar-benar harus dialihkan ke daerah-daerah yang membutuhkan, terutama wilayah dengan angka stunting tinggi," ujarnya.
Sebelumnya, selama masa libur sekolah pada Juni-Juli 2026, BGN telah menghentikan sementara pemberian insentif bagi SPPG yang tidak beroperasi.
Kebijakan ini menghasilkan efisiensi anggaran sekitar Rp 3 triliun dari 27.820 SPPG yang ada.