CARAPANDANG - Hunian layak masih menjadi impian bagi jutaan keluarga di Indonesia. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, sebanyak 9,9 juta rumah tangga belum memiliki rumah, sementara 26,9 juta lainnya tinggal di rumah tidak layak huni.
Kondisi ini menjadi peringatan serius bahwa kebutuhan dasar masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi. Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan program 3 Juta Rumah.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III, Yenni Sofyan Mora, menyampaikan bahwa program ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan kebijakan afirmatif yang bertujuan memberikan kemudahan nyata kepada rakyat.
“Karpet merah ini berarti ada kemudahan nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Mulai dari persetujuan pembangunan gedung (PBG) gratis, pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah. Semua itu untuk meringankan beban biaya rakyat dalam memiliki rumah,” ujar Yenni dalam kegiatan forum literasi media IGID Menyapa yang digelar di Provinsi Riau, Kamis (25/9/2025).
Lebih lanjut, program ini juga memberikan kepastian kepada para pengembang perumahan yang selama ini kerap terkendala perizinan. Dengan proses yang disederhanakan, diharapkan suplai rumah layak dapat lebih cepat terpenuhi.
