CARAPANDANG – Pembangunan desa menjadi tolok ukur kemajuan suatu negara. Sebab, desa merupakan garda terdepan pelayanan publik sekaligus penggerak utama pembangunan nasional berbasis potensi wilayah.

Demikian disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus dalam keterangan tertulis, Rabu, 14 Januari 2026.

“Indonesia akan maju jika desanya maju," ujarnya.

Wiyagus menyampaikan hal ini saat membuka Lokakarya Desa dan Kelurahan Berprestasi di Pendopo Gedhe, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2026.

Menurutnya pencapaian visi Indonesia Emas 2045 hanya dapat terwujud apabila tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik serta pembangunan terhadap 75.266 desa dan 8.496 kelurahan dilakukan secara berkelanjutan dan inklusif.

Pentingnya hal ini maka pembangunan desa menjadi salah satu prioritas utama dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sejalan dengan Asta Cita keenam, desa kini ditempatkan bukan lagi sebagai objek, melainkan sebagai subjek pembangunan yang berdaya, mandiri, dan inovatif. Dalam konteks tersebut, ia mengapresiasi tren positif pembangunan desa yang tercermin dari meningkatnya jumlah desa berstatus berkembang dan maju. Capaian ini diiringi dengan penguatan transparansi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi lokal melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).