Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI) melalui Aarkar Sabat mengapresiasi keberanian Nagari Pasia Laweh dalam memulai langkah besar ini. APDESI berkomitmen memfasilitasi proses pendirian KOPDES MP dan menargetkan koperasi ini resmi berdiri pada 12 Juli 2025.
"Kami melihat Pasia Laweh sebagai role model KOPDES MP di seluruh Indonesia. Ini bukan hanya tentang ekonomi, tetapi juga upaya memperkuat identitas desa sebagai subyek pembangunan," ujar Aarkar Sabat.
APDESI juga mendorong adanya harmonisasi antara Undang-Undang Desa, Undang-Undang Koperasi, serta Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan turunannya agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi. "KOPDES MP tidak menggantikan peran BUMDes atau BUMDesma, tetapi melengkapi dan memperkuatnya," tegasnya.
Permodalan dan Keberlanjutan Kegiatan Desa
Mengenai permodalan, APDESI memastikan bahwa KOPDES MP akan berjalan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Koperasi dan Undang-Undang Desa agar tidak memicu permasalahan baru. "Modal koperasi harus dikelola dengan transparansi yang tinggi agar tidak ada kendala yang menghambat pembangunan desa," kata Aarkar Sabat.
