Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, turut menyuarakan sentimen serupa. Rubio menyatakan bahwa setelah konflik berakhir, Washington harus mengevaluasi ulang nilai keanggotaan AS di NATO, mengingat hubungan yang dinilai selama ini berat sebelah.
"Jika NATO hanya tentang kita membela Eropa ketika mereka diserang, tetapi mereka menyangkal kita hak pangkalan ketika kita membutuhkannya, itu bukan pengaturan yang baik," tegas Rubio.
Menanggapi ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte berusaha meredam ketegangan sambil tetap mempertahankan solidaritas aliansi.
Dalam konferensi pers di Brussels, Rutte menyatakan bahwa NATO saat ini "lebih kuat dari sebelumnya" dan menolak anggapan bahwa aliansi tidak melakukan apa pun.
Rutte mengungkapkan bahwa NATO telah mencegat tiga rudal balistik yang mengarah ke negara anggota Turki selama konflik berlangsung dan tengah bekerja keras untuk memastikan keamanan pelayaran di Selat Hormuz.
Meski membela aliansi, Rutte juga memberikan pujian kepada pemerintahan Trump karena dinilai berhasil mendorong negara-negara Eropa untuk meningkatkan anggaran pertahanan hingga target ambisius 5 persen dari PDB.
Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menjadi salah satu pemimpin Eropa yang secara langsung dikritik Trump.
Sang presiden mempertanyakan kemampuan Angkatan Laut Inggris dan menyebut bahwa negara itu tidak memiliki kekuatan angkatan laut yang memadai.
