Dengan adanya kejadian di Sulawesi Selatan menjadi sinyal pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penggunaan dana BOS agar pengelolaannya lebih akuntabel.

Selanjutnya dia mengatakan bahwa Komisi X telah berkoordinasi dengan Kemendikdasmen serta meminta pemerintah daerah di Sulawesi Selatan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dana BOS yang selama ini dijalankan sekolah.

"Melihat kejadian ini, evaluasi terhadap tata kelola dana BOS menjadi hal yang utama yang harus dilakukan," tegasnya.

Terkait kemungkinan adanya pelanggaran hukum dalam pengelolaan dana BOS, dia menyerahkan proses tersebut kepada aparat penegak hukum.

"Jika arahnya pidana, maka tentu kami serahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut," jelasnya.

Lalu juga menilai pengunduran diri para kepala sekolah secara massal menjadi indikasi adanya persoalan komunikasi antara sekolah dan dinas pendidikan.

"Artinya ada komunikasi yang tidak baik antara dinas dan sekolah, dalam hal ini kepala sekolah. Yang kami tekankan di sini adalah pembinaan, tata kelola, serta manajemen dana BOS yang perlu terus ditingkatkan,"katanya.