CARAPANDANG - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dirancang dengan mengedepankan prinsip kejujuran, keadilan, dan tidak merugikan rakyat.

Pernyataan itu disampaikan Puan usai Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Puan mengungkapkan bahwa seluruh partai politik di DPR RI telah melakukan pembicaraan terkait RUU tersebut, baik secara formal maupun informal, termasuk dengan para ketua umum partai politik.

"Kami berkeinginan bahwa pemilu yang akan datang itu bisa dilakukan secara jurdil, kemudian tidak merugikan rakyat, bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara," kata Puan di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Ia menambahkan, komunikasi antar partai politik terkait revisi aturan pemilu ini sebenarnya telah berlangsung sejak beberapa masa sidang sebelumnya.

Puan mengakui bahwa tahapan pemilu untuk tahun 2029 sudah semakin dekat. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa DPR tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan aspirasi publik.

"Ini kan memang waktunya kalau dikatakan sudah mendekati waktunya, betul. Namun bagaimana yang terbaik untuk rakyat adalah yang paling kami utamakan. Jadi kita akan terus melakukan pembicaraan sebaik-baiknya, informal dan formal," tegas Puan.