SUMBAR, CARAPANDANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan bahwa seluruh kegiatan dan anggaran yang tercantum dalam APBD telah melalui proses perencanaan, pembahasan, serta penetapan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setiap alokasi anggaran disusun berdasarkan kebutuhan riil, prioritas pembangunan daerah, kondisi aset, serta kemampuan keuangan daerah.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar, Nolly Eka Mardianto, mengatakan bahwa berbagai kegiatan yang menjadi perhatian publik, termasuk pemeliharaan aset pemerintah dan rumah jabatan, merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fungsi aset daerah agar tetap mampu mendukung pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan secara optimal.
“Perlu dipahami bahwa setiap kegiatan yang tercantum dalam APBD telah melalui proses perencanaan dan pembahasan yang panjang. Penganggaran dilakukan berdasarkan kebutuhan, urgensi, manfaat, serta kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan daerah,” kata Nolly di Padang, Sabtu (6/6/2026).
Menurutnya, rumah jabatan gubernur dan wakil gubern adalah aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang harus dijaga dan dipelihara sebagaimana aset pemerintah lainnya.
Rumah jabatan tersebut berfungsi sebagai sarana kedinasan yang digunakan untuk menerima tamu pemerintah pusat, kepala daerah, investor, tokoh masyarakat, akademisi, ulama, serta berbagai kegiatan resmi pemerintahan yang mewakili daerah.
