Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah daerah terus mengawal berbagai program pemulihan pascabencana yang didukung melalui berbagai sumber pendanaan, baik APBD, APBN, Tambahan Transfer ke Daerah (TKD), maupun berbagai skema pembiayaan lainnya yang telah dan sedang diproses bersama pemerintah pusat.
Selain itu, pemerintah juga terus mendorong percepatan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang telah disusun sebagai pedoman pemulihan wilayah terdampak.
“Komitmen pemerintah sangat jelas. Di satu sisi kita harus memastikan masyarakat terdampak bencana memperoleh perhatian dan dukungan yang maksimal. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki kewajiban menjaga aset daerah agar tetap berfungsi dengan baik dalam mendukung pelayanan publik. Kedua hal tersebut bukan pilihan yang harus dipertentangkan, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan secara bersamaan,” katanya.
