Di tengah kebijakan pengawasan ini, Pramono juga mengapresiasi kontribusi program KJP terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), berbagai indikator kemiskinan dan stunting di Jakarta menunjukkan tren perbaikan, yang menurutnya tidak lepas dari intervensi program bantuan sosial seperti KJP, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan pemutihan ijazah.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan program KJP dan KJMU tetap berjalan meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 mengalami penyesuaian dari Rp95 triliun menjadi Rp81 triliun.
