“Capaian ini harus kita jaga bersama. Namun, kita juga harus menyadari bahwa ekspektasi masyarakat terus meningkat,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya pengelolaan pengaduan masyarakat sebagai salah satu kunci dalam membangun kepercayaan publik. Untuk itu, Pemko Payakumbuh akan terus memperkuat sistem pengaduan agar setiap laporan dapat ditangani secara cepat, tepat, dan transparan.
“Masyarakat harus merasa hadirnya pemerintah memberi solusi. Setiap pengaduan wajib kita tindak lanjuti dengan serius,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat, Adel Wahidi, menjelaskan bahwa penilaian pelayanan publik mencakup empat dimensi utama, yakni input, proses, pengaduan, dan output yang bermuara pada tingkat kepercayaan masyarakat.
“Ada 12 bentuk maladministrasi yang menjadi fokus penilaian. Ini harus dipahami secara utuh oleh setiap penyelenggara layanan,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025, Ombudsman telah menilai sebanyak 310 instansi di Sumatera Barat, yang meliputi pemerintah daerah, kepolisian, kantor pertanahan, imigrasi, hingga lembaga pemasyarakatan.
Realisasi penerimaan laporan masyarakat bahkan melampaui target, yakni sebanyak 368 laporan atau 105 persen, dengan rata-rata waktu penyelesaian selama 110,5 hari.
