Selain memperkuat digitalisasi transaksi, Pemko Payakumbuh juga memanfaatkan menu e-audit untuk memperketat pengawasan pengadaan barang dan jasa. Inspektorat Kota Payakumbuh melakukan pengawasan langsung terhadap proses pengadaan yang berlangsung melalui e-Katalog maupun SPSE.
“Pemanfaatan data terintegrasi dalam sistem pengadaan tidak hanya memetakan praktik pengadaan, tetapi juga mampu mengidentifikasi pola dan perilaku pelaku pengadaan sehingga dapat mencegah penyimpangan dan kecurangan,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Bagian PBJ dan Dalbang Setdako Payakumbuh Rajman Sunardi mengatakan pemerintah pusat bersama LKPP dan PT Telkom Indonesia telah mengembangkan Platform Pengadaan Nasional atau INAPROC sebagai pusat sistem pengadaan elektronik nasional.
Menurutnya, salah satu layanan yang kini digunakan pemerintah daerah ialah e-Katalog Versi 6 yang terus disempurnakan sesuai kebutuhan di lapangan.
Ia menjelaskan, khusus sektor konstruksi dalam e-Katalog Versi 6 telah disesuaikan dengan dinamika kebutuhan pekerjaan. Beberapa kategori diwajibkan menggunakan metode mini kompetisi, sementara kategori tertentu masih dapat menggunakan negosiasi sesuai karakteristik pekerjaan.
“Melalui sosialisasi ini kami ingin menyamakan persepsi seluruh pelaku pengadaan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran aturan dan meminimalkan potensi penyimpangan,” katanya.
