"Kami turun bersama tim lintas sektor bukan sekadar menjalankan formalitas. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan hak masyarakat ekonomi lemah, pelaku UMKM, petani, nelayan, dan sektor transportasi publik benar-benar terlindungi," ujarnya.
Menurutnya, Solar dan Pertalite merupakan komoditas yang mendapatkan subsidi dari negara sehingga seluruh pihak memiliki tanggung jawab untuk mengawal distribusinya agar tepat sasaran.
"Setiap liter BBM subsidi harus sampai kepada masyarakat yang berhak menerima manfaatnya. Karena itu pengawasan harus terus diperkuat agar tidak terjadi penyalahgunaan maupun praktik yang merugikan masyarakat," tegas Yasrizal.
Ia juga mengingatkan pengelola SPBU agar memperkuat pengawasan internal dan mematuhi seluruh regulasi yang berlaku.
"Kami meminta pengelola SPBU memperketat sistem pelayanan agar tidak ada ruang bagi praktik pelangsiran, penggunaan barcode yang tidak sesuai, maupun penimbunan. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, tentu akan kami tindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.
Selain pengawasan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, Yasrizal juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi distribusi BBM subsidi dengan melaporkan apabila menemukan kejanggalan di lapangan.
