Beranda Internasional Pemilu Myanmar Dikritik, PBB Nilai Tidak Menghormati Hak Dasar Warga Negara

Pemilu Myanmar Dikritik, PBB Nilai Tidak Menghormati Hak Dasar Warga Negara

Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Volker Türk, menyatakan pemilu Myanmar tidak memenuhi standar demokrasi

0
Pimpinan Junta Jenderal Senior Min Aung Hlaing (Istimewa)

Kemenangan itu semakin mengukuhkan dominasi kubu pro-militer di parlemen. Selain kursi hasil pemilu, militer Myanmar juga mendapat 166 kursi tambahan melalui penunjukan langsung, sehingga total kekuasaan pro-militer mencapai sekitar 86 persen dari seluruh kursi parlemen.

Parlemen Myanmar dijadwalkan mulai bersidang pada Maret mendatang. Dalam sidang tersebut, kubu pro-militer diperkirakan akan mengajukan pimpinan junta, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, sebagai calon presiden. Pemerintahan baru hasil pemilu ini direncanakan dilantik pada April 2026.

Junta militer menyebut pemilu ini sebagai tanda kembalinya demokrasi di Myanmar.

Pemilihan tersebut merupakan yang pertama sejak kudeta militer 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Terkait
Berita Terkait