Pemerintah masih menyusun teknis pelaksanaan kebijakan ini. Adapun waktu penerapan akan disesuaikan dengan perkembangan situasi global, terutama harga minyak dan dinamika geopolitik.
"Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Kita ikuti situasi yang berkembang," imbuh Airlangga.
Wacana ini mendapat beragam respons. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sanny Iskandar berharap kebijakan WFH tidak diterapkan secara seragam untuk semua sektor swasta.
"Pemerintah cukup menyerukan yang bersifat umum. Dunia usaha sudah sangat paham dengan perusahaan maupun pekerjanya, sehingga tidak perlu diatur terlalu detail," ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPR RI Muhammad Khozin menekankan perlunya kajian komprehensif dalam penerapan kebijakan ini.
Menurutnya, format WFH harus mempertimbangkan efektivitas layanan publik, efisiensi BBM, dan dampak terhadap ekonomi masyarakat.
Khozin mencontohkan, penerapan satu hari WFH dalam sepekan dinilai kurang signifikan dalam menghemat BBM. Ia menyarankan kebijakan ini dimulai di daerah dengan mobilitas kerja tinggi seperti Jakarta, Depok, Bandung, dan Surabaya.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal juga menyoroti potensi terganggunya pelayanan publik di sektor ketenagakerjaan akibat kebijakan ini. Menurutnya, mediasi perselisihan PHK, pengawasan THR, dan pengawasan norma kerja tidak dapat dilakukan secara WFH.
