"Bersama, mari kita arungi transformasi ini dengan UMKM sebagai nadi pembangunan, mewujudkan visi Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan," kata Menteri Teten.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengatakan pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini terus menunjukkan tren positif. Hal ini terbukti dengan naiknya sejumlah indikator pengadaan.

Antara lain pengadaan PDN pada 2022 masih 70 persen, pada 2023 (sampai 27 Oktober) sudah mencapai 90 persen. Sedangkan untuk penggunaan produk UMKM dan koperasi yang pada 2022 mencapai 36,1 persen kini sampai 27 Oktober 2023 naik menjadi 37,6 persen.

"Memang masih di bawah ketentuan Inpres 27/2022 yang menyaratkan minimal 40 persen, namun kita optimistis akan terus naik sampai akhir tahun ini,” kata Hendrar.

Tercatat untuk produk tayang UMKM di e-katalog, juga mengalami kenaikan. Jika pada 2022 masih 2,4 juta produk tayang dengan transaksi senilai Rp83,9 triliun, kini sampai 27 Oktober 2023, sudah mencapai 6,9 juta produk tayang senilai Rp1.613 triliun. infopublik.id