Menteri PPPA, Arifah Fauzi, menyambut baik sinergi ini dan menekankan pentingnya partisipasi kolektif untuk melindungi anak. Ia menegaskan bahwa KemenPPPA berperan sebagai perekat kolaborasi tersebut karena murid sekolah adalah pemangku kepentingan utama di ketiga kementerian ini. ”Regulasi sehebat apa pun, baik dari sisi pendidikan umum maupun keagamaan, tidak akan efektif tanpa kolaborasi semesta. Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan setiap murid tumbuh di lingkungan yang aman, inklusif, dan penuh cinta,” tutur Arifah.
Melengkapi pembahasan kebijakan tersebut, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (Dirjen PAUD, Dikdas, PNFI) Gogot Suharwoto, memaparkan langkah konkret di lapangan melalui perubahan paradigma pencegahan kekerasan.
Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah sistem ”Guru Wali”, di mana jumlah murid dibagi habis ke seluruh guru yang tersedia di sekolah. Hal ini bertujuan agar tidak ada kekosongan pengawasan, terutama di jam-jam rawan seperti istirahat. ”Dengan sistem guru wali, setiap murid memiliki pendamping personal yang peka terhadap perubahan perilaku mereka, sehingga potensi masalah dapat dideteksi sebelum menjadi konflik,” ungkap Gogot.
