CARAPANDANG – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkritik keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian/ Board of Peace yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim menilai  skeptis keberadaan Dewan Perdamaian, yang diklaim Trump sebagai mekanisme untuk mengawasi rekonstruksi Jalur Gaza pascaperang.

Terlebih lagi, Israel yang puluhan tahun dan hingga kini menjajah Palestina justru menjadi anggota Board of Peace tersebut. Padahal, entitas zionis itu adalah pelaku utama genosida dan kehancuran masif yang dialami Jalur Gaza.

"MUI menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekadar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, dan kejahatan serta pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional,"katanya dalam keterangan tertulis, Kamis, 22 Januari 2026, seperti dilansir Republika.

Semestinya, setiap inisiatif perdamaian secara tegas mengakui Palestina sebagai negara-bangsa yang terjajah dan sekaligus mendesak pengakhiran penjajahan yang dilakukan Israel. Sebaliknya dari itu, Board of Peace justru memberi ruang bagi Israel, seolah-olah entitas zionis itu tidak bersalah atas genosida.

"Board of Peace adalah bentuk nyata langkah neo kolonialisme.Keterlibatan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban, merupakan cacat mendasar," tegas Prof Sudarnoto.