"Model ini (Board of Peace) berisiko menggeser isu dari keadilan dan kemerdekaan menjadi sekadar manajemen konflik dan stabilitas kawasan," sambung dia.

MUI menghargai niat pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk berkontribusi bagi perdamaian dunia. Namun, tegas Prof Sudarnoto, keterlibatan tanpa garis merah yang jelas dapat menjadikan RI sekadar legitimasi moral bagi skema yang justru merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina.

"Perdamaian sejati hanya mungkin terwujud apabila hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya. Skema Board of Peace tidak menunjukkan arah perdamaian sejati," ucap dia.

Karena itu, MUI menyarankan Presiden Prabowo agar mempertimbangkan secara serius untuk RI menarik diri secara terhormat dari forum internasional mana pun apabila terbukti menyimpang dari prinsip keadilan dan kemerdekaan Palestina.

Kemudian, pemerintah dapat memperkuat peran Indonesia bersama negara-negara dan kekuatan masyarakat sipil global yang secara konsisten memperjuangkan keadilan bagi Palestina.

"Memperkuat engagement dan koordinasi antara pemerintah dengan kekuatan atau organisasi civil society dalam mendukung kemerdekaan Palestina, dan mendorong agar Israel diberi sanksi internasional atas semua kejahatan yg dilakukan,"katanya.