CARAPANDANG - Ketua KPK Setyo Budiyanto memastikan,  siap mengawasi penggunaan anggaran bencana di Sumut. Ia mengatakan, dana bantuan harus digunakan secara transparan.

“Kami akan menugaskan kedeputian terkait untuk mengawasi,” ujarnya. Setyo menyebut koordinasi dilakukan melalui bidang Supervisi atau Pencegahan.

Menurutnya, langkah ini bertujuan mencegah penyimpangan bantuan. Donasi masyarakat dinilai sangat rawan disalahgunakan.

“Pintunya banyak sehingga risiko penyelewengan besar,” kata Setyo. Ia menyoroti adanya donasi langsung maupun melalui lembaga resmi.

KPK berupaya menutup ruang penyalahgunaan anggaran. Pengawasan dilakukan agar bantuan tersalurkan sesuai peruntukan.

“Ini menjadi upaya kami mendukung langkah pemerintah,” ucap Setyo. Ia memastikan, KPK ikut mengawal proses penyaluran bantuan.

Bencana ekologis di Aceh dan Sumatra telah menimbulkan korban jiwa. Banyak fasilitas rusak berat akibat banjir dan longsor.

Pemerintah pusat belum menetapkan status bencana nasional. Penilaian situasi masih dilakukan lintas kementerian dan lembaga.

Presiden RI menggelar rapat koordinasi bencana di Aceh. Rapat berlangsung di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda.

Rapat digelar bersama jajaran kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah menetapkan sejumlah langkah percepatan penanganan bencana.

Keputusan tersebut mencakup distribusi bantuan dan penguatan posko. Langkah lanjutan akan diumumkan sesuai perkembangan lapangan.