CARAPANDANG - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memastikan pihaknya mengupayakan agar angka transfer ke daerah (TKD) tidak berkurang, karena TKD adalah elemen penting agar pembangunan terus berlanjut.

Dia mengatakan Komisi XI DPR RI bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah masih membahas berbagai opsi formulasi kebijakan terkait TKD dan berbagai instrumen fiskal lainnya. Dia menyebut langkah itu dilakukan demi memastikan pembangunan daerah tetap berjalan optimal sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan negara.

"Sekarang masih di dalam proses pagu indikatif dan kemudian kami akan mengatur strategi. Nanti akan ada kebijakan-kebijakan baru,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Namun, dia juga menyampaikan bahwa kewenangan pengusulan kebijakan tersebut ada di Presiden karena pemerintah yang memegang mandat penuh untuk menjalankan APBN.

“Kami di DPR ini adalah lembaga yang memberikan penguatan dan persetujuan terhadap proses anggaran tersebut,” katanya.

Dia pun tak menampik bahwa pengurangan TKD berimbas pada persoalan fiskal yang terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia, hingga berbagai daerah pun menyampaikan keluhan.

Menurut dia, pemerintah memang saat ini tengah mengubah strategi kebijakan fiskal. Namun, dia menilai perubahan strategi fiskal yang dilakukan pemerintah tidak serta-merta mengurangi hak daerah.