CARAPANDANG – langkah Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penyelidikan dan perampingan badan usaha milik negara (BUMN) mendapat dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dukungan tersebut disampaikan oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto seperti dilansir RMOL, Kamis, 3 September 2026.

Setyo mengungkapkan bahwa lembaga yang dipimpinnya telah melakukan kajian terkait usulan perubahan UU BUMN pada 2025. Kajian tersebut turut membahas sejumlah persoalan dalam tata kelola BUMN.

"Ya sebenarnya sudah ada beberapa kajian, yang pertama KPK itu pernah di 2025 tentang kajian tentang usulan perubahan UU BUMN," kata Setyo

Dia menilai bahwa rencana Presiden Prabowo melakukan streamline atau perampingan BUMN sejalan dengan upaya memperbaiki tata kelola perusahaan milik negara.

"Ya di dalamnya ada juga hal seperti itu, tapi rupanya Pak Presiden pun sudah bisa dikatakan mendahului ya dengan memberikan statement bahwa akan melakukan streamline, akan melakukan perampingan terhadap BUMN," kata Setyo.

Menurut Setyo, KPK sangat mendukung kebijakan tersebut. Bahkan, Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK telah berkomunikasi dengan COO Danantara, Dony Oskaria, untuk membahas teknis pelaksanaannya.

"Mudah-mudahan dengan efisiensi atau streamline atau perampingan BUMN itu, tanggung jawab BUMN semakin lebih bagus," ujarnya.