Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan, kebijakan ini merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di lingkungan madrasah yang tidak dapat diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena keterbatasan formasi.
Pencairan ditargetkan mulai dilakukan pada akhir Juni 2026, dengan dana ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru yang memenuhi syarat.
Sebelumnya, guru honorer madrasah non-ASN hanya menerima insentif sebesar Rp250 ribu per bulan. Penambahan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan lebih dari 230 ribu guru honorer madrasah di seluruh Indonesia.
Alamat Redaksi Pusat
Jalan Pulo Ribung Rukan Rose Garden Boulevard No. 85-87
Kota Bekasi 17147
Telp (021) 82760392 dan (021) 21383521
email: redaksi@carapandang.com
© Carapandang.com - by Lintang Kreasindo Media
