Hal ini juga sejalan dengan peran APIP menurut Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang menyatakan bahwa APIP seharusnya berperan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (anti corruption activities), serta memberi masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kwalitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 

Peran APIP tersebut menjadi sangat relevan dalam melakukan pengawasan atas pengadaan barang/jasa dalam rangka mengawal pencapaian tujuan pemerintahan.

Probity Audit ini ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses pengadaan barang/jasa Pembangunan rekonstruksi jalan dan jembatan tersebut tidak terjadi penyimpangan dan telah sesuai dengan probity requirement, yaitu telah mematuhi prosedur, prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

Begitu juga terkait kinerja konsultan pengawas karena kegagalan atau kesuksesan sebuah proyek fisik tidak lepas dari pengawasan Konsultan Pengawas.