CARAPANDANG - Indonesia resmi menjadi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB. Ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB. 

Dengan mandat ini, Indonesia memiliki tugas dan kewenangan dalam Dewan HAM PBB. Indonesia resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. 

Penetapan ini secara resmi diusulkan pada Pertemuan Dewan HAM PBB tanggal 8 Januari 2026. Bertepatan dengan pelaksanaan organizational meeting Dewan HAM PBB pertama pada tahun 2026 di Jenewa. 

Indonesia resmi dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG). Pemilihan ini melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026.

Tugas:

- Memimpin rapat Dewan

Advertisement

- Menerima dan menanggapi surat-menyurat dari Misi Tetap dan anggota lainnya

- Membangun kesadaran dan kepercayaan pada Dewan Hak Asasi Manusia melalui jangkauan dan diplomasi.

Kewenangan:

- Mengusulkan kandidat untuk mandat Prosedur Khusus, yaitu para ahli HAM yang akan ditunjuk oleh Dewan

- Menunjuk para ahli untuk bertugas di badan investigasi untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM. Penunjukkan ini dilakukan melalui konsultasi ad-hoc dan menjangkau berbagai pemangku kepentingan untuk mencari kandidat berkualitas dan tidak memihak.