Presiden Dewan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan Dewan dipimpin dengan cara yang terhormat, konstruktif dan netral. Untuk diketahui, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026.
Gaya kepemimpinan dilakukan secara objektif, inklusif, dan berimbang, sesuai dengan programme of work tahunan Dewan HAM PBB. Serta isu-isu hak asasi manusia yang menjadi perhatian bersama.
Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen menjalankan presidensi Dewan HAM PBB. Yakni dengan cara imparsial, objektif, dan transparan.
Presidensi Indonesia akan mengedepankan pembangunan kepercayaan, penguatan dialog lintas kawasan. Dan serta keterlibatan konstruktif seluruh pemangku kepentingan.
Kepemimpinan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dirangkum dalam tema 'A Presidency for All'. Yang menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kerja Dewan.
