CARAPANDANG - Delegasi Republik Indonesia (DELRI) dalam pertemuan ke-empat Digital Economy Working Group (DEWG) G20 India mendorong adanya ruang fleksibilitas pada infrastruktur digital publik atau digital public infrastructure (DPI) bagi para anggota G20 sebagai salah satu isu yang dibahas oleh kelompok kerja tersebut.

Fleksibilitas pada DPI diharapkan dapat mendukung pengembangan konsep dan kerangka sesuai dengan konteks kebutuhan masing-masing negara.

“Terkait dengan DPI, kami menekankan beberapa hal. Pertama, kami meyakini bahwa DPI yang diusulkan oleh Presidensi India perlu memiliki ruang fleksibilitas untuk seluruh Anggota G20.

Usulan ini akhirnya dapat diterima, sehingga artinya DPI dapat diadopsi oleh masing-masing negara Anggota, tetapi kita juga dapat mengembangkannya sendiri,” ujar Ketua DELRI Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Mira Tayyiba dalam keterangan pers, Jumat.

Selanjutnya, Mira mengatakan DPI harus dipisahkan konteksnya antara DPI di ranah domestik dengan DPI yang bersifat lintas batas negara (cross-border).

Hal itu dikarenakan setiap negara memiliki regulasi yang berbeda di negara masing-masing sehingga masih perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut untuk hal ini, mengingat belum semua negara anggota G20 mengadopsi kerangka pembangunan infrastruktur digital publik.