Selanjutnya dia juga mengingatkan bahwa asas persamaan di hadapan hukum harus diwujudkan tidak hanya dalam norma, tetapi juga dalam perlakuan selama proses hukum berlangsung, khususnya terhadap perkara korupsi, penyalahgunaan jabatan, maupun dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Kesamaan kedudukan dalam hukum itu juga kesamaan treatment di dalam proses menghadapi kasus-kasus, apalagi yang berkaitan dengan korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan dugaan terhadap tindak pidana pencucian uang," tegasnya.

Hasto juga menilai aparat penegak hukum yang terbukti melanggar hukum harus dijatuhi sanksi lebih berat karena memikul tanggung jawab sebagai penyelenggara negara.

"Supaya ada efek-efek jera. Itu harus ditunjukkan dengan penuh kesungguhan. Karena tanggung jawab dari pejabat negara, termasuk aparat penegak hukum yang melanggar hukum, itu konsekuensinya jauh, jauh lebih berat. Jangan sampai yang mencuri ayam itu harus mempertaruhkan nyawanya, dan kemudian ada ketidakadilan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum,” jelasnya.

Terkait kemungkinan pengawasan DPR terhadap penanganan perkara tersebut, Hasto menyatakan PDIP mendukung penuh pelaksanaan fungsi pengawasan parlemen sebagai bagian dari mekanisme checks and balances dalam sistem demokrasi.

"Tentu. Demokrasi memerlukan pengawasan, checks and balances, termasuk dari DPR,” katanya.