CARAPANDANG – Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto tegas menyatakan penegakan hukum di Indonesia harus dijalankan secara adil dan tidak tebang pilih. Siapapun yang melanggar hukum meski aparat penegak hukum harus ditindak tegas.
Maka itu, Hasto mengingatkan agar proses penanaganan dugaan kasus korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie harus berjalan secara adil. Pasalnya, publik menilai bahwa dalam penanganan kasus tersebut banyak kejanggalan.
Bahkan, publik menilai adanya perlakukan yang Istimewa yang didapatkan oleh Febrie.
"Ya, suara rakyat harus didengar. Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih, tidak boleh ada treatment yang berbeda. Kalau yang lain dikenakan rompi, borgol, harus diperlakukan sama," pesan Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 28 Juli 2026.
Hasto menegaskan jika benar ada perlakuan yang berbeda dalam proses penegakan hukum, maka sangat mencederai rasa keadilan masyarakat dan berpotensi menimbulkan risiko sosial maupun politik.
"Sekiranya hal tersebut tidak dilakukan, ada ketidakadilan dalam hukum, maka bisa menciptakan risiko sosial dan politik," katanya.
