Mengingat sentralnya peran pemerintah nagari atau desa dalam menunjang keberhasilan pembangunan tersebut, maka Gubernur memandang perlu penguatan-penguatan bagi setiap perangkat nagari atau desa, baik dari segi kapasitas maupun kualitas yang saat ini kondisinya masih sangat terbatas.

"Agar semua tujuan dapat tercapai secara optimal, maka kita perlu melakukan penguatan terhadap perangkat nagari. Terutama pada bidang keuangan dan SDM," jelas Mahyeldi.

Ia juga menegaskan, jangan sampai akibat dari lemahnya pemahaman tersebut, perangkat nagari menjadi lamban dalam menjalankan roda pembangunan atau bahkan bermasalah secara hukum.

"Kita tentu berharap, laju roda pembangunan tetap berjalan optimal serta pelaksana di lapangan juga tidak bermasalah secara hukum. Maka oleh sebab itu, melalui kegiatan ini mereka kita perkuat," tegas Mahyeldi.

Sementara itu, Kepala BPKP Perwakilan Sumbar, Dessy Adin menyampaikan latar belakang dari penyelenggaraan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa adalah untuk meminimalisir potensi masalah terkait pengelolaan dana desa oleh perangkat pemerintahan di desa atau nagari.

"Kita menyadari masyarakat menuntut perangkat nagari untuk memberikan pelayanan yang cepat dan menyeluruh, namun tata kelola keuangan tentu harus tetap diperhatikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Dessy Adin.