“Kami di Sumbar, sejak beberapa tahun yang lalu telah memanfaatkan program itu. Hasilnya cukup efektif, ekonomi masyarakat bertumbuh dan kelestarian lingkungan pun ikut terjaga,”ungkap Gubernur Mahyeldi
Hal itu disampaikan Gubernur Mahyeldi saat didaulat menjadi salah satu pembicara dalam acara Pekan Iklim Bali 2025 yang digelar secara kolaboratif oleh Pemerintah Provinsi Bali dan Koalisi Bali Emisi Nol Bersih di Denpasar, Senin (25/8/2025).
Mahyeldi menerangkan untuk mensukseskan program perhutanan sosial, Pemprov Sumbar menjadikan Pemerintahan Nagari (Desa) sebagai pusat pengembangan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) dan UMKM berbasis sumber daya lokal.
Selain itu, keberhasilan itu menurutnya juga didukung oleh kearifan lokal masyarakat Sumbar yang memandang hutan bukan sekadar sumber ekonomi, tetapi juga warisan sosial, budaya, dan spiritual yang harus dijaga.
“Pengelolaan dan pengembangan sumber daya hutan di Sumbar, juga telah dipayungi dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perhutanan Sosial. Sehingga ada jaminan keamanan bagi kelompok masyarakat yang mengelola secara hukum,” jelas Mahyeldi.
