Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya meminta agar anggaran tersebut dibatalkan jika tidak mendesak.
"Terkait mekanismenya, kami akan berkoordinasi dengan Inspektorat, Biro Barang Jasa, dan BPKAD. Karena pengadaannya sudah di tahun 2025," jelas Astri Intan Nirwany.
Ia menambahkan, kondisi ini berbeda dengan kasus pengembalian mobil dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar beberapa waktu lalu yang masih dalam masa garansi.
Alamat Redaksi Pusat
Jalan Pulo Ribung Rukan Rose Garden Boulevard No. 85-87
Kota Bekasi 17147
Telp (021) 82760392 dan (021) 21383521
email: redaksi@carapandang.com
© Carapandang.com - by Lintang Kreasindo Media
