Untuk menekan angka kekerasan di tingkat akar rumput, pemerintah dalam hal ini melibatkan enam kementerian itu untuk mengoptimalkan peran UPT mereka masing-masing di daerah, serta aparatur sipil negara (ASN) lingkungan pemerintah daerah yang tersebar hingga pelosok wilayah.
Bahkan, Pratikno menambahkan bahwa Kemenko PMK juga menjalin kerja sama erat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat pengawasan - eksekusi program perlindungan anak di daerah yang mengoptimalkan aturan dan edaran yang sudah berlaku di tingkat pemerintah daerah secara lebih agresif.
"Penguatan komitmen kepala daerah dilakukan secara berkala dengan memanfaatkan forum koordinasi rutin setiap hari Senin yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri," ujarnya, seraya menegaskan melalui forum mingguan tersebut, pemerintah pusat terus menanamkan urgensi penjaminan ruang aman bagi anak di samping pembahasan isu strategis daerah lainnya seperti penanganan inflasi.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menambahkan bahwa pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran tentang pembatasan penggunaan gawai bagi anak berusia di bawah 16 tahun guna mendukung efektivitas GERNAS RANA.
Kebijakan tersebut dikeluarkan bersamaan dengan Permendikdasmen Nomor 6/2026 tentang Pembangunan Budaya Sekolah yang Aman dan Nyaman sebagai tindak lanjut arahan Presiden mengenai budaya Aman, Sehat, Ramah, dan Inklusif (Asri).
