Ia pun mengajak serikat buruh untuk aktif beraudiensi. "Jangan kapok kita mesti duduk sekali lagi, tolong dilakukan inventarisasi mana-mana yang urgen untuk segera ditindaklanjuti," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika mengatakan sejak Pansus Penyelesaian Konflik Agraria dibentuk DPR, sederet catatan persoalan di lapangan masih terjadi.

Dewi Kartika menjelaskan pada periode Desember 2025-April 2026, masih ada petani, aktivis, dan masyarakat adat yang ditembak, dianiaya hingga ditangkap karena mempertahankan tanah mereka.

"Artinya, sejak dibentuknya pansus, kami masih menunggu sebenarnya perubahan apa yang akan didorong untuk memastikan tidak ada lagi kriminalisasi dan kekerasan terhadap petani dan masyarakat di pedesaan, termasuk tentu aktivis-aktivis lainnya yang selama ini gigih memperjuangkan hak-hak buruh dan perjuangan demokrasi," ucap dia.

Maka dari itu, menurut dia, reforma agraria membutuhkan dorongan politik dari DPR.

"Kalau tidak ada tekanan politik dari DPR RI maka reforma agraria tidak akan dijalankan dan selalu akan ada alasan-alasan klasik kenapa tanah itu tidak kunjung sampai kepada petani dan buruh tani," kata Dewi.