Dia juga menegaskan, setelah penyelenggaraan haji 2026 selesai, kementerian tersebut tetap harus melanjutkan persiapan untuk penyelenggaraan haji tahun berikutnya. Sehingga butuh adanya kejelasan struktur.
“Struktur SDM-nya masih belum jelas jika melihat komposisi yang disampaikan kepada kami. Apalagi ada tiga konsep tipe kantor kementerian haji yang akan diterapkan di kabupaten atau kota tertentu. Ini harus dijelaskan secara rinci kepada kami,” tegasnya.
Selain kejelasan struktur, Selly juga menekankan pentingnya kejelasan pengelolaan aset haji sebagai bagian dari ekosistem ekonomi haji nasional, agar tidak terjadi perseteruan dengan kementerian terkait.
“Ke depan saya berharap tidak ada lagi perseteruan antara Kementerian Haji dan Umrah dengan kementerian lain terkait aset. Aset-aset di embarkasi sebaiknya segera diselesaikan,”ujarnya.
DPR Ingatkan Kejelasan Struktur Organisasi di Kementerian Haji dan Umrah
Menurut Selly, setelah lembaga tersebut dibentuk kejelasan struktur penting diperhatikan agar bisa bekerja secara optimal dalam melayani masyarakat.
