"Apakah persoalan konektivitas, masalah visa, investasi, promosi, atau memang koordinasi lintas sektor yang belum optimal," ujarnya.
Selain itu, Evita mendukung upaya pemerintah mengembangkan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) sebagai strategi mengurangi ketergantungan terhadap Bali yang selama ini menyumbang sekitar 45-50 persen kunjungan wisatawan mancanegara.
"Oleh karena itulah dibentuk, dirancang oleh pemerintah DPSP, karena bertahun-tahun yang namanya 45 sampai 50 persen wisatawan mancanegara kita terkonsentrasi di Bali," katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan agar keberhasilan DPSP tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur, melainkan juga peningkatan jumlah wisatawan, lama tinggal, tingkat belanja wisatawan, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.
"Jangan sampai DPSP hanya berhasil membangun infrastruktur, tetapi gagal membangun arus wisatawan," ujarnya.
Evita juga mendukung langkah pemerintah menjaga keseimbangan antara konservasi lingkungan, keselamatan wisatawan, dan kepentingan ekonomi masyarakat di destinasi wisata. Menurut dia, kebijakan pelestarian lingkungan harus berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha lokal dan UMKM.
"Saya sangat sepakat, 100 persen sepakat, bahwa konservasi dan keselamatan wisata adalah hal yang tidak bisa ditawar," katanya.
Ia menegaskan keberhasilan pariwisata nasional membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
