Dewan Keamanan PBB disebut telah memberikan otorisasi kepada Board of Peace untuk membentuk ISF sementara di Gaza. Selain mengamankan perbatasan, pasukan ini juga bertugas melindungi warga sipil serta melatih dan mendukung kepolisian Palestina yang telah melalui proses verifikasi.
Namun, pakar hukum mempertanyakan struktur badan tersebut. Adil Haque, profesor hukum dari Rutgers University, menyebut Board of Peace sebagai "fiksi hukum" yang secara nominal terpisah dari PBB dan AS, namun pada kenyataannya hanya menjadi alat bagi Amerika Serikat.
Ia juga menyoroti aturan main yang tidak jelas dan pendanaan yang murung.
Pihak Gedung Putih menolak mengomentari dokumen yang bocor tersebut. Seorang pejabat pemerintahan Trump hanya menyatakan, "Tidak ada sepatu bot AS di lapangan," merujuk pada pernyataan Presiden bahwa tidak akan ada personel militer Amerika yang ditempatkan di Gaza.
Rencana ini menuai kecaman. Diana Buttu, pengacara Palestina-Kanada dan mantan negosiator perdamaian, menyebut pembangunan pangkalan militer di tanah Palestina tanpa persetujuan pemerintah setempat sebagai tindakan pendudukan.
Sejalan dengan itu, laporan Al Jazeera pada 18 Februari 2026 menyoroti kesenjangan antara janji dan kenyataan dari rencana Board of Peace.
Meski mengklaim telah menggalang dana sebesar $5 miliar untuk rekonstruksi Gaza dan ribuan tentara asing, banyak kritikus menilai rencana Trump masih jauh dari apa yang sebenarnya dibutuhkan di lapangan.
