CARAPANDANG - Komisi I DPR RI menyesali data-data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) tidak memiliki cadangan, yang membuat proses pemulihan data berjalan lebih lama.
Salah satu anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno mempertanyakan mengapa tidak ada langkah cepat dalam penanggulangan ransomware yang dilakukan Indonesia. Berbeda dengan negara lain yang lebih cepat menangani ransomware.
Kepala BSSN Hinsa Siburian mengakui kebenaran bahwa negara lain lebih cepat melakukan pemulihan data karena dimungkinkan memiliki Disaster Recovery Center (DRC).
“Kita kan tidak ada backup-nya. Itu yang sebenarnya fatal yang kami lihat dari data center ini, jadi dia tidak bisa langsung karena data yang ada di Batam itu tidak persis sama seperti di Surabaya,” kata Hinsa.
Jawaban Hinsa pun diinterupsi oleh Dave yang menyebut bahwa tidak adanya backup data merupakan kondisi yang mengecewakan.
Padahal, kata dia, pembangunan PDNS 2 tidak hanya membutuhkan 1-2 hari, melainkan direncanakan sudha bertahun-tahun.
“Betul, Pak. Jadi kita ada kekurangan di tata kelola, kita memang akui itu. Dan itu yang kami laporkan juga, karena kita diminta untuk masalah apa saja kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan,” jawab Hinsa.
Sidang ini makin menarik saat pimpinan rapat sidang menginterupsi sekaligus mengoreksi pernyataan BSSN yang menyebut persoalan data center adalah tata kelola.
